Sanksi KPI Dianggap Ringan, PWI Ls DPD Jombang Desak Transparansi Penghentian Tayangan 'Xpose Uncensored'

 

Jombang, Kompas Jurnal 15 Oktober 2025 – Keputusan mendadak penghentian tayangan Xpose Uncensored di Trans7 menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Program tersebut dihentikan tanpa penjelasan yang jelas, menyiratkan adanya sesuatu yang sengaja disembunyikan. Di sisi lain, sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dinilai terlalu ringan, hanya berupa penghentian sementara tayangan.

Menurut Gus Isrofil, Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilila DPD Jombang (PWI Ls DPD Jombang), keputusan KPI mencerminkan lemahnya komitmen moral lembaga pengawas penyiaran.

“Ini bukan sekadar soal pelanggaran prosedur, tetapi soal keberanian menegakkan nilai. KPI tampak memilih posisi aman di tengah tekanan industri media yang semakin rakus terhadap sensasi. Padahal, tugas mereka adalah berdiri di sisi publik, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan komersial,” tegas Gus Isrofil.

Ia menilai bahwa langkah KPI yang hanya memberi sanksi administratif justru menimbulkan kecurigaan publik. Ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab: siapa pemasok konten uncensored tersebut? Dari mana materi itu berasal, dan bagaimana bisa lolos dari mekanisme sensor penyiaran nasional?

“Jika KPI berhenti di level administratif, wajar jika masyarakat menduga ada hal yang sedang ditutupi. Prosesnya perlu dibuka secara transparan agar publik tidak kehilangan kepercayaan,” tambah Gus Isrofil.

Bagi kalangan santri, lanjut Iwan, media massa memiliki peran moral yang tak kalah penting dari fungsi informatifnya. Tayangan yang melanggar etika dan disiarkan pada jam publik bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Karena itu, penanganan kasus ini harus dilakukan dengan serius, bukan sekadar formalitas.

“Kami, Gus Sayaifudin, Komandan Laskar Sabilila DPD Jombang, tidak sedang menggurui, tetapi menuntut integritas. KPI harus membuktikan diri sebagai pengawal moral ruang siar nasional, bukan sekadar biro administrasi yang kehilangan nurani,” ujarnya.

Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilila DPD Jombang mendesak agar KPI mengungkap secara terbuka seluruh proses investigasi, mulai dari produser tayangan, pihak eksternal yang terlibat, hingga penyedia konten vulgar yang menjadi sumber masalah. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran berat, langkah hukum wajib ditempuh, bukan sekadar sanksi etik.

Sebagai penutup, Gus Sayaifudin menegaskan bahwa sikap ini lahir dari tanggung jawab moral santri terhadap marwah publik.

“Kami percaya, tugas generasi muda bukan hanya melawan ketidaktahuan, tetapi juga melawan pembiaran. Saat moral publik dilukai, diam berarti ikut bersalah. Sanksi ringan tidak cukup. KPI harus meninjau ulang keputusannya dan menuntaskan pengusutan kasus ini,” pungkasnya.

Redaksi:Iwan

Editor:Agl