Sinergi Pengawasan di Gresik: LPK-RI dan Dinas PMD Bersatu Jaga Transparansi Dana Desa

GRESIK, Kompas Jurnal – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPK-RI (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Kabupaten Gresik melakukan langkah strategis dengan beraudiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik pada Selasa (14/10/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi pengawasan demi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bermartabat.

Kepala Dinas PMD Gresik, Drs. Abu Hasan, S.H., M.M., menyambut baik inisiatif LPK-RI, menilai lembaga tersebut sangat penting sebagai mitra kontrol sosial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas desa.

"Lembaga seperti LPK-RI sangat dibutuhkan untuk membantu kami melihat secara langsung kondisi lapangan. Namun bila suatu masalah sudah masuk ke ranah hukum, maka itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum," ujar Abu Hasan.

Ancaman Tunda Pencairan Bagi Desa Bermasalah

Abu Hasan menegaskan komitmen Dinas PMD untuk terus melakukan pembinaan dan memonitor secara rinci penggunaan Dana Desa (DD).

"Apabila ada kegiatan yang belum terselesaikan, maka pencairan anggaran berikutnya akan kami tunda hingga semuanya rampung. Kami ingin Dana Desa benar-benar digunakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Ketua LPK-RI DPC Gresik, Gus Aulia, S.E., S.H., M.M., M.Ph., menyatakan audiensi ini adalah bentuk komitmen membangun kolaborasi positif tanpa mengurangi peran kritis mereka sebagai lembaga pengawas.

“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan pelaksanaan anggaran di desa benar-benar berpihak kepada masyarakat," tegas Gus Aulia. Ia ingin pemerintah desa memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja dengan amanah.

Gus Aulia memaparkan sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian LPK-RI Gresik dari keluhan masyarakat, termasuk di Desa Dermo, Pacuh, Morowudi, dan Gading Watu.

Wakil Ketua DPC LPK-RI Gresik, Suyanto, juga berharap sistem Siskudes perlu perbaikan dan dilengkapi data dokumen realita agar bisa menjadi acuan pelaporan desa yang berimbang.

Gus Aulia menutup pertemuan dengan pesan moral yang kuat kepada seluruh kepala desa di Gresik agar menjadikan jabatan sebagai amanah rakyat dan bukan kesempatan untuk memperkaya diri.

"Jabatan itu adalah titipan dan tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT serta masyarakat. Jangan pernah menyalahgunakan kepercayaan rakyat, karena kepercayaan adalah modal terbesar untuk membangun desa yang bermartabat dan sejahtera,” pungkasnya.

Pertemuan ini menyimpulkan adanya komitmen bersama antara LPK-RI dan Dinas PMD untuk menguatkan pengawasan Dana Desa dan pelayanan publik demi mempertahankan prestasi Kabupaten Gresik.

(Redaksi/Riawan)

Editor:Agl