Skandal PKH di Lamongan: KPM Hanya Dapat Kartu ATM, PIN Ditahan Pendamping Hingga Berbulan-bulan

 

Lamongan, 7 Oktober 2025. Kompas Jurnal – Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang sejatinya menjadi penopang ekonomi masyarakat kurang mampu, kini diselimuti dugaan penyalahgunaan wewenang. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Dusun Meluke, Desa Sidomulyo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, mengaku hanya menerima kartu ATM tanpa mengetahui PIN-nya. Akibatnya, pencairan bantuan pun tertunda hingga berbulan-bulan.

Beberapa warga mengadu kepada awak media dengan keluhan serupa.

“Saya terdata sebagai penerima PKH, tapi sudah enam bulan belum ada pencairan. Kami hanya diberi kartu ATM, sementara PIN-nya dipegang pendamping,” ungkap salah seorang KPM.

Warga lain menambahkan bahwa mereka bahkan mendapatkan ancaman jika berani melapor kepada pihak Dinas Sosial.

“Kami diancam. Kalau melapor soal PIN ke Dinsos, pendamping bilang bantuannya bisa dicabut,” ujar salah satu penerima manfaat lainnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, awak media mencoba mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada pendamping bansos di Dusun Meluke, Siti Nur Laila. Awalnya, jawaban yang diberikan terkesan membingungkan.

“Saya sudah memberikan PIN-nya dan tahu siapa yang mengonfirmasi,” jawabnya singkat.

Namun setelah awak media melakukan klarifikasi lebih lanjut, barulah PIN tersebut diberikan kepada para KPM.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Farah, ketika dikonfirmasi, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah cepat.

“Saya akan segera meminta Kabid SDM PKH untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti masalah ini,” tegasnya.

Masyarakat berharap agar pihak berwenang menindak tegas segala bentuk penyimpangan dan pungli dalam pendistribusian bansos. Bantuan yang bersumber dari pemerintah harus disalurkan secara transparan dan tepat sasaran, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tidak ada lagi korban dari praktik semacam ini.

Redaksi: Makruf

Editor:Agl