Polemik Dapur MBG Sampang Memanas: H. Bahrul Ulum Resmi Polisikan Mantan Anggota DPRD atas Dugaan Penipuan

 

SAMPANG Kompas Jurnal – Polemik pengalihan fungsi dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kotah, Kabupaten Sampang, akhirnya memasuki babak baru di ranah hukum. Pada Senin (9/3/2026), H. Bahrul Ulum selaku pemilik awal dapur, didampingi kuasa hukumnya, Bung Taufik, resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan ke pihak kepolisian.

Laporan ini menyeret dua nama sebagai teradu, yakni seorang mantan anggota DPRD Sampang berinisial F.A serta rekannya, I.S.

Kasus ini bermula dari sebuah diskusi yang berlangsung di Rumah Tahanan (Rutan) Sampang. Saat itu, F.A mengajak H. Bahrul Ulum untuk bergabung menjadi mitra pengelola dapur MBG. Setelah melewati proses pendaftaran dan resmi dilantik pada September 2025, Ulum mulai mengelola operasional dapur tersebut secara aktif.

Namun, situasi berbalik secara mendadak. Dapur yang selama ini dikelola oleh Ulum diduga dialihkan ke pihak lain secara sepihak. Modusnya diduga menggunakan dokumen perjanjian sewa yang terindikasi manipulatif.

Kuasa hukum pelapor, Bung Taufik, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam dokumen yang menjadi dasar pengalihan tersebut. Ia menyebutkan adanya perjanjian sewa yang tertulis sejak Maret 2025. Padahal, pada kenyataannya, hingga September 2025, H. Bahrul Ulum masih melakukan pembayaran resmi dan mengelola tempat tersebut secara mandiri.

“Ini adalah tindakan penipuan dan penggelapan yang sangat nyata. Ada tipu muslihat dalam dokumen sewa ganda tersebut. Kami melaporkan hal ini secara resmi agar diproses secara hukum demi tegaknya keadilan,” tegas Bung Taufik saat ditemui di lokasi, Senin (9/3/2026).

Akibat kejadian ini, H. Bahrul Ulum ditaksir mengalami kerugian materiil sekitar Rp 50 juta. Selain kerugian finansial, terdapat kerugian moril yang lebih mendalam karena aktivitas operasional dapur terhenti, yang berdampak langsung pada terhambatnya distribusi program nasional tersebut kepada masyarakat.

H. Bahrul Ulum mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas terhadap para pelaku pengambilalihan ilegal ini. Ia berharap kasus ini menjadi pintu masuk bagi pihak berwenang untuk membersihkan program Makanan Bergizi Gratis dari praktik penyelewengan.

Kasus ini kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Sebagai program strategis nasional, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur MBG harus segera ditegakkan agar manfaat gizi yang diharapkan benar-benar sampai ke tangan rakyat, bukan justru menjadi ajang bancakan oknum tidak bertanggung jawab. 

Redaksi:Mat

Editor:Agl