DPD Madas Jatim Siap Gelar Aksi Demo Besar-Besaran, Protes Pelaporan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji

Surabaya, kompasjurnal – Organisasi masyarakat Madura Asli (Madas) Jawa Timur menyatakan sikap keras terhadap pelaporan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, oleh pihak perusahaan yang diduga menahan ijazah warga di kawasan Pergudangan Margomulyo. DPD Madas Jawa Timur, bersama jajaran DPC dan DPAC, menyampaikan kegeraman mereka dan siap menggerakkan massa se-Jatim dalam aksi demonstrasi besar-besaran.

Ketua DPD Madas Jatim, H. Zaenal Fatah, bersama Wakil Ketua Edy Prayitno, S.H., yang dikenal luas dengan sapaan Edy Macan, menilai pelaporan terhadap Armuji sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pejabat yang menjalankan fungsi advokatif atas keluhan rakyat.

"Kami tidak akan tinggal diam! Ini menyangkut harga diri masyarakat Madura dan keadilan bagi warga yang ditindas. Wakil Wali Kota turun langsung karena ada aduan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," tegas Edy Macan dalam pernyataannya.

Detail Kontroversi:

Latar Belakang: Sejumlah warga mengeluh bahwa ijazah mereka ditahan oleh pihak perusahaan di Pergudangan Margomulyo, Surabaya. Keluhan tersebut kemudian disampaikan kepada Wakil Wali Kota Armuji.
Tindakan Armuji: Menanggapi aduan tersebut, Armuji berinisiatif melakukan klarifikasi langsung melalui telepon WhatsApp kepada pihak perusahaan terkait.
Respons Pihak Perusahaan: Bukannya memberikan penjelasan, pihak perusahaan justru merespons dengan tidak kooperatif, hingga berujung pada pelaporan Armuji ke pihak berwenang.

Madas Geram dan Siap Turun Jalan

Sebagai organisasi yang menaungi masyarakat Madura di perantauan, Madas menilai tindakan pelaporan terhadap Armuji sebagai bentuk pelecehan terhadap upaya pembelaan rakyat kecil. Mereka menganggap bahwa ini adalah bukti bahwa masih ada pihak-pihak yang anti terhadap transparansi dan keadilan sosial.

“Kami akan turun! DPD, DPC, hingga DPAC Madas se-Jatim akan bersatu menyuarakan ketidakadilan ini. Jangan pernah anggap remeh kekuatan rakyat Madura jika ditekan!” ujar H. Zaenal Fatah.

Rencana aksi demonstrasi besar-besaran tersebut kini tengah dimatangkan, dengan target utama mendesak pihak perusahaan untuk meminta maaf secara terbuka serta menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga maupun pejabat publik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Redaksi: Tim