Jadi Pilot Project Nasional, Lamongan Gelar Simulasi Penebusan Pupuk Subsidi Sektor Perikanan

Lamongan,  Kompas Jurnal— Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai pilot project dalam simulasi penebusan pupuk subsidi untuk sektor perikanan. Program ini merupakan aktualisasi kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 22 Tahun 2025.

Penerapan subsidi pupuk sektor perikanan secara nasional direncanakan mulai berlaku pada Januari 2026 mendatang. Sebagai daerah dengan potensi tambak yang besar, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan komitmen penuh dalam mendukung kebijakan tersebut agar para petambak dapat mengakses pupuk bersubsidi secara optimal.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa pupuk merupakan kebutuhan penting bagi petambak, karena berperan dalam menyuburkan tanah tambak dan berdampak langsung pada peningkatan hasil panen. Dengan demikian, kebijakan subsidi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petambak di Kabupaten Lamongan.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mendukung adanya subsidi pupuk sektor pertanian. Beberapa waktu lalu subsidi pupuk sektor pertanian sempat terhenti dan berdampak kurang baik terhadap produktivitas petambak kami,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes saat menghadiri sosialisasi dan simulasi penebusan pupuk bersubsidi sektor perikanan, Minggu (21/12), di UD Tani Jaya, Desa Sukorejo, Kecamatan Turi.

Lebih lanjut, Pak Yes melaporkan bahwa hingga saat ini sekitar 23 ribu petambak di Lamongan telah terdata dalam sistem e-Rencana Sistem Pertanian (ERSP). Sementara itu, jumlah keseluruhan petambak di Lamongan mencapai sekitar 30 ribu orang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keaktifan petambak dalam pengisian ERSP, mengingat dataan tersebut sangat penting sebagai dasar penentuan alokasi pupuk bersubsidi.

Terkait dengan hal tersebut, Bupati Lamongan meminta kolaborasi dan partisipasi aktif dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan hingga para Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) untuk mendorong percepatan dan pemerdataan ERSP.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sebanyak 295 ribu ton pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi potensi perikanan.

Ia menambahkan bahwa simulasi penebusan pupuk bersubsidi ini sangat penting untuk memastikan keakuratan penyaluran, sekaligus sebagai bagian dari penerapan teknologi digital dalam tata kelola subsidi.

“Dengan adanya peraturan baru dalam pengajuan subsidi pupuk, para petambak tidak perlu khawatir kesulitan mengakses. Penyuluh Perikanan Lapangan, Dinas Perikanan, serta pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mendampingi dan menyukseskan program ini,” tutur TB Haeru Rahayu.

Redaksi: Yoyon

Editor:Agl