Sinkronisasi Mendadak: Satgas MBG Lamongan Bongkar Kendala SOP di Balik Menu Kering.

LAMONGAN Kompas Jurnal Online  – Pemerintah Kabupaten Lamongan mengambil langkah taktis menyusul gelombang keluhan masyarakat terkait anjloknya kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikumpulkan secara mendadak di Aula Gedung Pemkab Lamongan untuk sinkronisasi kebijakan layanan pada Kamis (26/2/2026). Ketua Satgas MBG Lamongan, Mohammad Nalikan, menegaskan bahwa pemanggilan ini adalah respons cepat atas berbagai aduan yang membanjiri media sosial dan layanan pesan singkat WhatsApp Satgas.

Nalikan, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan, mengakui adanya degradasi kualitas pada fase awal Ramadan. Ia berdalih bahwa beberapa titik SPPG masih dalam tahap uji coba penyesuaian menu, sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) belum terimplementasi secara utuh. Terkait keluhan spesifik mengenai menu "makanan kering" yang dinilai tidak layak dan kurang menggugah selera, ia mengeklaim hal tersebut hanya terjadi secara sporadis di titik tertentu, sementara sebagian besar SPPG diklaimnya tetap menjalankan standar pelayanan dengan baik.

Di tengah sorotan publik, Pemkab Lamongan turut membongkar transparansi pembiayaan guna meredam spekulasi miring mengenai anggaran. Nalikan menekankan bahwa program MBG menggunakan skema at-cost, yakni pembayaran berdasarkan nilai riil bahan baku yang digunakan, bukan berdasarkan pagu maksimal. "Kalau makanan yang dimasak nilainya Rp7.000, maka yang dibayar pemerintah ya Rp7.000. Bukan pagunya Rp8.000 lalu tetap dibayar Rp8.000. Jika nilainya Rp9.000, ya yang diserap Rp9.000," tegas Nalikan untuk menekankan prinsip akuntabilitas di depan para pengelola SPPG.

Akurasi harga bahan baku dalam program ini diklaim tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah Jawa Timur. Pemerintah daerah secara rutin melakukan pemantauan harga pasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat guna memastikan tidak ada manipulasi harga di tingkat produsen menu. Skema ini sengaja dibuka ke publik untuk memberikan edukasi bahwa setiap rupiah yang keluar memiliki sandaran harga pasar yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Langkah solutif berikutnya, Pemkab Lamongan akan memperketat pengawasan hingga tingkat akar rumput dengan membentuk koordinator khusus di setiap kecamatan. Langkah ini diambil agar distorsi informasi atau ketidaksesuaian menu di lapangan dapat dideteksi dan diperbaiki secara instan. Fokus utama Satgas saat ini tidak hanya pada kandungan gizi, tetapi juga pada manajemen distribusi agar makanan tetap dalam kondisi segar dan layak konsumsi saat sampai ke tangan siswa di sekolah.

Nalikan menutup pernyataannya dengan peringatan keras bagi para pengelola SPPG yang tidak disiplin. Evaluasi total dan sanksi berat kini membayangi mitra yang tidak mampu memenuhi standar yang telah disepakati. "Kalau masih terjadi hal yang sama, tentu akan kita evaluasi. Kita tidak segan-segan melakukan evaluasi, makanya nanti akan kita bentuk sampai ada koordinator kecamatan," pungkasnya dengan nada tegas sebagai sinyal berakhirnya masa toleransi terhadap kelalaian layanan publik.

Redaksi: ---Stp---

Editor: bIe