Brandal Alif dan DPRD Rembang Bahas Serius Pengelolaan Pasar: Soroti Perencanaan hingga Penegakan Aturan.

 

Rembang, 29 Juli 2025. Kompas Jurnal — Audiensi antara Organisasi Kemasyarakatan Brandal Alif (BA), perwakilan pedagang pasar, dan DPRD Kabupaten Rembang yang digelar pada Selasa (29/7/2025), berlangsung dinamis dan penuh semangat. Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan dan kritik konstruktif disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan pasar tradisional dan pengawasan pasar modern di Kabupaten Rembang.

Ketua Brandal Alif, Arif, membuka forum dengan menyampaikan harapan agar audiensi ini menjadi wadah nyata dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif, terutama terkait pembangunan pasar dan perlindungan pedagang kecil. Ia juga menyoroti kurangnya kedisiplinan waktu sebagian peserta audiensi.

“Waktu sangat berharga bagi kami. Kami datang membawa aspirasi masyarakat yang berharap ada perubahan,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang disorot adalah proyek pembangunan Pasar Wonokerto yang hingga kini belum rampung. Brandal Alif menilai hal ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joko Supriyadi, mengakui bahwa proses perencanaan masih perlu dibenahi agar ke depan lebih matang dan tepat sasaran.

Selain itu, Brandal Alif juga menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang jam operasional pasar modern. Mereka mendorong agar regulasi tersebut ditegakkan secara konsisten demi menciptakan iklim persaingan yang sehat antara pasar modern dan pasar tradisional.

Terkait rencana pembangunan Pasar Kota Rembang, perwakilan Brandal Alif yang akrab disapa Mo, meminta DPRD memastikan kesiapan anggaran agar pelaksanaan proyek tidak terhenti di tengah jalan.

“Kami berharap pembangunan pasar ke depan bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tuturnya.

Dukungan terhadap aspirasi Brandal Alif juga disampaikan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rembang, Bambang Soemantri. Ia menilai bahwa apa yang disampaikan organisasi tersebut mencerminkan suara mayoritas pedagang yang menginginkan perlindungan dan pemberdayaan nyata dari pemerintah daerah.

Dalam forum itu, turut disinggung soal pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga pemerintah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Gunasih, merespons dengan menyatakan komitmen DPRD dalam mendorong perbaikan tata kelola dan sinergi antarinstansi.

Audiensi yang berlangsung hingga siang hari ditutup dengan komitmen DPRD Kabupaten Rembang untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan usulan masyarakat. Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Brandal Alif dan perwakilan pedagang, serta menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan antara masyarakat, wakil rakyat, dan pemerintah daerah dalam membangun sektor ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Rembang.

Redakasi: Zainuri/Aji
Editor: Amanda