Uri-Uri Budoyo Bukan Slogan: Paguyuban Tanpo Tinulis Desak Penataan Situs Ketingan.

SIDOARJO, Kompas Jurnal Online  - Dusun Ketingan di Desa Sawoan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, bukan sekadar titik geografis, melainkan penyimpan memori kolektif yang menghubungkan senjakala Majapahit dengan fajar Kesultanan Demak. Di tanah ini, nama Dewi Sekar Dadu—putri Blambangan sekaligus ibunda Raden Patah—hidup dalam tradisi lisan sebagai simpul peralihan peradaban dan mata rantai dakwah para wali di tanah Jawa. Bagi warga setempat, jejak spiritual ini adalah identitas sejarah yang diwariskan lintas generasi, sebuah ruang sunyi yang mempertemukan nasab, budaya, dan spiritualitas antara dua era besar yang membentuk fondasi Nusantara.

Namun, realitas di lapangan berbanding terbalik dengan nilai sejarahnya; akses menuju lokasi tersebut sangat memprihatinkan, hanya berupa jalan setapak sempit yang berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam bagi warga seperti Risdianto (52) yang menagih janji pemerintah, serta Ibu Kholifah (47) yang hanya menginginkan kelayakan dan kebersihan tanpa perlu kemewahan yang menggerus kesakralan. Ironi ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada persimpangan moral: apakah mereka akan hadir sebagai pelindung warisan budaya atau justru membiarkan sejarah berjalan liar tanpa arah kebijakan yang konkret.

Ketidakhadiran negara memicu lahirnya gerakan akar rumput melalui Gus JM dan paguyuban Tanpo Tinulis, yang menegaskan bahwa menjaga situs spiritual adalah soal adab terhadap sejarah, bukan sekadar proyek fisik. Gus JM menekankan bahwa mengabaikan jejak Dewi Sekar Dadu sama saja dengan memutus mata rantai penghormatan kepada leluhur, sehingga pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton saat masyarakat bergerak sendiri. Ia menyerukan bahwa uri-uri budoyo harus menjadi gerakan nyata yang tertata, bersih, dan mudah diakses, agar generasi mendatang tidak hanya mewarisi cerita tanpa bukti fisik yang dapat dikunjungi.

Suara kritis yang memberikan tamparan keras bagi birokrasi agar tidak menutup mata terhadap potensi sejarah lokal. Suara kritis menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh diam jika masyarakat meyakini tempat ini sebagai bagian dari jejak dakwah wali songo, karena ini menyangkut simbol penghormatan terhadap peradaban. Ia menuntut kebijakan nyata yang meliputi perbaikan akses jalan, penataan lingkungan berbasis kearifan lokal, hingga kajian historis akademik yang objektif sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap identitas sosial.

Pada akhirnya, semangat uri-uri budoyo tidak boleh berhenti sebagai slogan seremonial di meja pejabat, melainkan harus diwujudkan dalam penganggaran pemeliharaan yang berkelanjutan. Jika infrastruktur dan perhatian sejarah ini terus dibiarkan tergerus, maka yang hilang bukan hanya jalan setapak yang becek, melainkan juga kesadaran sejarah bangsa di masa depan. Kini, publik menunggu keberanian dan ketegasan pemerintah: apakah mereka akan bangkit menjadi penjaga warisan leluhur, atau memilih diam membiarkan jejak sejarah Dewi Sekar Dadu perlahan pudar ditelan zaman.

Redaksi: dvd

Editor: bIe