Dianulir Tanpa Alasan, Lolos Tanpa Syarat | KLB Askab PSSI Sidoarjo Kian Penuh Drama

 

Sidoarjo, Kompas Jurnal – Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Sidoarjo kembali disorot tajam publik. Bukan hanya soal pencoretan sepihak lima calon tanpa alasan transparan, tapi kini juga soal legalitas hasil pemilihan anggota Exco yang dinilai cacat aturan.

KLB yang digelar Sabtu, 10 Mei 2025 di Lapangan Deltras Academy, Siwalanpanji, menyisakan sejumlah kontroversi serius. Salah satu anggota Exco terpilih, Teguh Santoso, ternyata masih aktif menjabat sebagai Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Sidoarjo—organisasi yang bernaung langsung di bawah KONI.

Padahal, sesuai AD/ART KONI Pasal 23 Ayat 2, rangkap jabatan di dua organisasi olahraga berbeda secara tegas dilarang, termasuk di level kabupaten/kota.

“Jika aturan itu berlaku untuk pusat dan provinsi, tentu berlaku juga di tingkat kabupaten. Kenapa bisa lolos verifikasi dan malah terpilih?” kritik Achmad Shodirin, salah satu calon Exco yang justru dicoret tanpa penjelasan dari Komite Banding (Komding).

Bukan hanya Teguh, dua nama lain yang juga disorot adalah Yahdar Umar Balahmar, anggota Exco Federasi Futsal Jawa Timur, dan Makin Rahmat, yang merupakan pengurus KONI Sidoarjo serta menjabat Ketua Komdis Asprov PSSI Jatim.

“Mereka tokoh senior, tahu aturan. Tapi malah saya yang dicoret tanpa alasan. Di mana fairness-nya?” ujar Shodirin penuh kecewa.

Ketimpangan prosedural ini turut disorot Ibnu Hambal, voter dari klub Bintang Putra Sidoarjo, yang memilih tidak hadir dalam KLB sebagai bentuk protes terhadap independensi panitia.

“Komite Pemilihan dan Komding mestinya jadi wasit netral, tapi justru ikut bermain. Yang melanggar aturan diloloskan, yang sesuai prosedur malah digugurkan,” tegas Ibnu.

 

Ia juga menyoroti pencoretan nama Yudy Iryanto, Kadispora Sidoarjo, yang dinilai janggal. Padahal Yudy telah menyertakan surat keterangan pengalaman lima tahun di dunia sepak bola melalui FORSGI dan SSB Bintang Putra. Namun, Komding berdalih dokumen tidak disertai bukti pendukung yang cukup.

“Tanpa klarifikasi, langsung dicoret. Bahkan disebut telat 25 menit, padahal dokumen sudah masuk sebelum deadline ke sekretariat Askab. Masa harus disetor ke rumah panitia juga?” sindir Ibnu.

Di sisi lain, ketidakhadiran satu-satunya Exco perempuan, Nancy Diana Rosita, juga memunculkan tanda tanya. Kepala SD Banjarbendo itu justru diwakilkan oleh Dewi, guru BK dari SMA Negeri 4 Sidoarjo.

Serangkaian kejanggalan ini memperkuat dugaan adanya pelanggaran serius dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan KLB. Publik kini menunggu respons tegas dari Asprov PSSI Jawa Timur dan KONI Sidoarjo terhadap polemik yang mencederai integritas sepak bola daerah ini.

Editor : Adytia Damar