Kepala Desa Absen, Perangkat Tutupi: Gaji Buta Jadi Budaya di Gresik.

Gresik, Kompas Jurnal || Praktik memalukan kembali mencoreng citra pemerintahan desa di Kabupaten Gresik. Kepala Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun, Sumarto, diduga kerap hanya datang untuk mengisi absensi, lalu meninggalkan kantor tanpa menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Ironisnya, sejumlah perangkat desa juga disinyalir turut menutupi kelalaian tersebut dengan memberikan keterangan tidak sesuai kepada warga yang mencari sang kepala desa.

“Datang hanya absen, lalu pergi entah ke mana. Kalau kepala desa sendiri tidak hadir dan tak bisa ditemui, ke mana rakyat harus mengadu?” keluh seorang warga Sekargadung yang enggan disebutkan namanya.

Lebih memilukan, praktik manipulatif semacam ini ternyata bukan hanya terjadi di Sekargadung. Berdasarkan sejumlah laporan yang diterima redaksi, pola serupa hampir merata terjadi di berbagai desa di Gresik. Kepala desa tidak disiplin, namun tetap menerima gaji dan menikmati fasilitas negara. Sementara itu, perangkat desa justru membantu menutup-nutupi hal tersebut dengan alasan loyalitas ataupun tekanan jabatan.

Fenomena ini bukan lagi sekadar kelalaian individu, melainkan sudah menjadi pola. Sebuah budaya yang mencemari etika pemerintahan desa dan mengkhianati amanah rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari instansi terkait—baik dari pihak kecamatan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun Bupati Gresik—untuk memberikan sanksi tegas. Ketika pelanggaran seperti ini dibiarkan, maka yang tumbuh bukan keadilan, melainkan pembenaran atas perilaku menyimpang.

Padahal, sesuai dengan peraturan yang berlaku, seorang kepala desa memiliki kewajiban hadir setiap hari kerja untuk memimpin roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Perangkat desa pun semestinya menjadi pelayan kebenaran dan transparansi, bukan pelindung kebohongan.

Gresik kini menghadapi krisis integritas pada level akar rumput pemerintahan. Jika tidak segera dibenahi, jangan salahkan publik bila pada akhirnya menyebut: ini bukan sekadar gaji buta—ini sudah merupakan bentuk pembangkangan struktural terhadap aturan negara.

Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Gresik turun tangan. Penegakan disiplin bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut moralitas. Dan moral itu, hari ini, sedang dilukai di banyak balai desa.

Redaksi: Iwan
Editor: Amanda