Anggota Tim Penyalur Banpang Babat Merasa Dibohongi, Sebut Honor Tak Transparan dan Proyek "Tidak Resmi

 

LAMONGAN Kompas Jurnal – Proses penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang berlangsung sejak 18 Juli hingga 29 Juli 2025, menyisakan persoalan serius. Sejumlah anggota tim penyalur merasa resah dan menuntut transparansi terkait honorarium yang mereka terima. Mereka menduga adanya pungutan liar atau “pungli” yang dilakukan oleh koordinator di tingkat kecamatan.

Proses penyaluran Banpang yang melibatkan 10 orang tim penyalur untuk 8.210 penerima di 23 desa dan kelurahan ini, berjalan dengan kerja keras. Anggota tim bahkan seringkali bekerja hingga larut malam, dari pukul 08.00 hingga 23.00 WIB, dengan semangat sosial yang tinggi. Namun, semangat tersebut luntur setelah mereka menerima honorarium yang tidak transparan.

Gaji yang dijanjikan 100% ternyata diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, sebesar Rp 400.000 per orang, diberikan pada 5 Agustus 2025. Saat pembagian, koordinator lapangan, Zaenal, mengatakan bahwa anggota harus menerima jumlah tersebut karena "tender kita ini tidak dari tangan satu langsung karena lewat link-link banyak."

Penantian gaji kedua juga memakan waktu panjang, dan para anggota masih diminta menyelesaikan revisi data. Setelah melalui proses yang melelahkan, gaji tahap kedua sebesar Rp 400.000 kembali diserahkan, sehingga total honorarium yang mereka terima adalah Rp 800.000.

Saat penyerahan gaji kedua, para anggota menuntut jawaban atas dua pertanyaan penting: berapa sebenarnya fee yang seharusnya mereka terima per penerima bantuan, dan apa maksud dari ucapan "lewat link-link banyak" yang dilontarkan koordinator. Namun, tidak ada jawaban yang memuaskan. Kedua koordinator, Muqim dan Zaenal, saling lempar tanggung jawab dan tidak bisa memberikan penjelasan yang transparan.

Jawaban dari koordinator kecamatan, Muqim, bahkan lebih mengejutkan. Ia menyebut bahwa pekerjaan ini "ibarat orang preman atau kuli," dan menegaskan bahwa tim penyalur tidak memiliki legalitas resmi. Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan bahwa program pemerintah seolah-olah dijadikan "mainan" tanpa prosedur yang jelas.

Para anggota tim penyalur Banpang berharap agar pihak terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dan Bulog, segera melakukan klarifikasi. Mereka juga mempertanyakan apakah seorang pendamping PKH, seperti kedua koordinator tersebut, diperbolehkan merangkap jabatan sebagai koordinator penyaluran Banpang.

"Seharusnya transparansi itu yang paling utama," ujar salah seorang anggota, mengungkapkan kekecewaannya. "Kami bergabung karena niat sosial, tapi niat baik kami seakan-akan tidak dihargai."

(Red/Tim)

Editor:Agil