Pelayanan Publik di Kelurahan Bulak Banteng Disorot Tajam MADAS: Terhenti Total dengan Alasan Rapat

 

Surabaya, 5 November 2025. Kompas Jurnal— Pelayanan publik di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya Utara, menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Masyarakat Madura Asli (MADAS).

Hal ini terjadi setelah Sekretaris I DPP MADAS, Aziz, mengalami langsung buruknya pelayanan saat mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) atas perintah langsung Ketua Umum DPP MADAS, Bung Taufik.

Menurut keterangan Aziz, ketika dirinya datang ke kantor kelurahan untuk mengurus surat tersebut, tidak ada satu pun petugas yang bisa memberikan pelayanan karena seluruh pegawai dikabarkan sedang menghadiri rapat internal.

Padahal, menurutnya, pelayanan publik semestinya tetap berjalan meskipun ada kegiatan internal seperti rapat.

“Kami sangat kecewa. Masyarakat datang untuk mengurus surat resmi, tapi justru tidak ada pelayanan sama sekali. Alasannya karena rapat, padahal seharusnya ada petugas yang disiagakan untuk tetap melayani masyarakat,” ujar Aziz dengan nada kecewa.

Aziz menambahkan, dirinya bahkan sempat bolak-balik antara kantor DPP dan kelurahan untuk memastikan proses tersebut. Namun, saat dikonfirmasi kepada pihak lurah, jawaban yang diterima tetap sama: seluruh pegawai sedang rapat, dan pelayanan baru bisa dilakukan keesokan harinya.

“Kami diminta datang lagi besok. Ini sangat disayangkan karena pelayanan publik tidak boleh berhenti dengan alasan rapat. Kondisi seperti ini mencederai semangat pelayanan publik yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Surabaya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC MADAS Kota Surabaya turut menyampaikan pernyataan tegas. Ia menilai bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya manajemen pelayanan publik di tingkat kelurahan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kami mendorong agar Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, segera turun tangan mengevaluasi kinerja di Kelurahan Bulak Banteng. Jika pelayanan terhadap ormas saja seperti ini, bagaimana dengan masyarakat biasa? Ini harus menjadi bahan introspeksi bersama,” ujarnya.

Meski kecewa, MADAS menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bersifat konstruktif sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Kota Surabaya agar terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Ormas ini juga menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin hanya mengkritik. MADAS siap berkolaborasi dan memberikan saran demi pelayanan publik yang lebih baik, agar masyarakat Surabaya benar-benar merasakan manfaat nyata dari pemerintahan yang melayani,” pungkas Bung Taufik, Ketua Umum DPP MADAS.

Redaksi: Asis

Editor:Agl