Protes Pupuk Subsidi Langka dan Mahal, Puluhan Ormas Geruduk Kantor Dinas Pertanian Bangkalan

Bangkalan, Kompas Jurnal— Puluhan organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam beberapa aliansi menggeruduk Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Senin. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kelangkaan pupuk subsidi yang dinilai merugikan para petani serta diduga tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam aksinya, para peserta demonstrasi mendesak agar Plt Kepala Dinas Pertanian Bangkalan mundur dari jabatannya, karena dianggap tidak mampu mengelola dan mengawasi penyaluran pupuk subsidi dengan baik. Mereka juga meminta agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk memastikan pupuk subsidi tetap tersedia dan tidak langka di tingkat petani.

Selain itu, Ormas Formades menyoroti adanya dugaan permainan dalam distribusi pupuk subsidi di sejumlah desa. Mereka mengingatkan agar petani Bangkalan tidak terus menjadi korban akibat buruknya sistem penyaluran pupuk.

“Faktanya, di beberapa kecamatan terjadi kelangkaan pupuk. Meskipun ada pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk (KPPP), keluhan dari masyarakat masih sangat banyak,” ujar Nasiruddin, Ketua Formades, di sela-sela aksi.

Hal senada disampaikan Hasin, Wakil Ketua LSM Baskara. Menurutnya, kelangkaan pupuk membuat petani semakin terjepit karena pupuk merupakan kebutuhan utama dalam sektor pertanian.

“Karena pupuk langka, petani terpaksa membeli di pengecer dengan harga yang sangat mahal. Dari harga normal sekitar Rp95 ribu per sak, dijual Rp140 ribu bahkan sampai Rp150 ribu,” ungkap Hasin.

Ia juga menyayangkan lemahnya pengawasan distribusi pupuk, meskipun secara formal sudah ada KPPP. Menurutnya, pengawasan seharusnya dilakukan secara aktif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

“Petani sudah sesuai RDKK, tapi tetap kelimpungan. Ini patut dicurigai ada permainan dalam distribusi pupuk subsidi,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, massa aksi juga meminta agar penyuluh pertanian dan Gapoktan tidak hanya bekerja administratif di kantor, tetapi benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa penyediaan dan penyaluran pupuk subsidi telah diawasi secara terkoordinasi dan komprehensif melalui KPPP. Ia menegaskan bahwa penyaluran pupuk dilakukan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Pengawalan dan pembinaan terhadap penyaluran pupuk subsidi terus kami lakukan, termasuk verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Namun pernyataan tersebut dibantah oleh salah satu anggota LSM Baskara. Ia menilai pengawasan hanya bersifat administratif dan tidak didukung bukti nyata di lapangan.

“Semua yang disampaikan dinas hanya berdasarkan laporan. Kami meminta bukti di lapangan, tapi tidak pernah ditunjukkan. Mereka jarang turun ke lapangan,” ungkap Hasin.

Dalam aksi tersebut, perwakilan ormas juga menyatakan bahwa apabila ditemukan bukti kuat adanya penyimpangan, mereka siap melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.