Tolak Reuni 212, PNIB Gelar Kirab Merah Putih di Surabaya Serukan Persatuan Lintas Agama dan Budaya

 

Surabaya, 30 November 2025 Kompas Jurnal– Dalam semangat menjaga persatuan dan kebhinekaan, organisasi lintas agama, budaya, dan tradisi, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), menggelar aksi damai kirab Merah Putih di Kota Surabaya. Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap Reuni 212 yang diadakan di Jakarta pada 2 Desember 2025.

Dipimpin Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, kirab dimulai pukul 07.00 WIB dengan rute melalui Taman Apsari, Tunjungan, Siola, hingga berdoa di Hotel Yamato tempat sakral perjuangan kemerdekaan pada 10 November 1945. 

Gus Wal menegaskan. "Reuni 212 memicu identitas politik yang berpotensi memecah belah bangsa. Kami menolak acara itu karena berpotensi menghidupkan suasana intoleransi yang berbahaya. Melalui kirab Merah Putih, kami mengajak semua pihak kembali bersatu di bawah bendera kebangsaan, simbol cinta tanah air dan persatuan bangsa."

PNIB juga mengecam aksi intoleransi yang masih hadir di berbagai daerah, mengingat intoleransi menjadi pintu gerbang radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa.

“Kami berasal dari beragam agama, suku, dan budaya, namun disatukan oleh semangat toleransi di bawah bendera Merah Putih. Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan, menjadi bukti betapa pentingnya persatuan tanpa memandang perbedaan. Kini, ancaman tidak lagi datang dari senjata perang, tapi dari ideologi asing yang mengikis jati diri bangsa,” jelas Gus Wal tegas.

PNIB berencana melanjutkan kirab di Jakarta pada 14 Desember 2025, yang diperkirakan akan memecahkan rekor bentangan kain Merah Putih sebagai simbol kebersamaan dan akhir tahun yang penuh semangat kebangsaan.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama menjaga NKRI, menolak segala bentuk radikalisme yang menggunakan dalih agama dan mengusung ideologi asing. Mari kita jaga bangsa, kampung halaman, dan saudara sebangsa setanah air dengan mengedepankan Pancasila dan UUD 1945, bukan ideologi khilafah atau politik identitas,” tutup Gus Wal.

Redaksi:Team

Editor:Agl