Dinas Pendidikan Jatim 'Digoyang'! Puluhan Pemuda Serbu Kejati, Tuntut Usut Dugaan Korupsi Ratusan Juta hingga Rp56 Miliar!

 

Surabaya, Kompas Jurnal – Peringatan keras bagi aparat penegak hukum dan Pemprov Jatim! Pada Rabu (31/7/2025), puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa (APAM) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi besar di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Mereka datang bukan sekadar berorasi, melainkan membawa laporan terbuka yang menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sangat mencurigakan.

Dengan spanduk dan poster berisi kritik tajam, APAM mendesak Kejati Jatim untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Koordinator aksi, Marxco, dalam orasinya menyampaikan bahwa temuan BPK Perwakilan Jawa Timur dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2023 berpotensi merugikan keuangan daerah secara signifikan.

"Kami datang ke sini bukan sekadar orasi. Ini adalah laporan terbuka kepada Kejati Jatim agar tidak tutup mata terhadap temuan-temuan BPK yang menyoroti ketidaktertiban dan potensi penyimpangan besar dalam keuangan Dinas Pendidikan," tegas Marxco.

Marxco merinci sejumlah permasalahan serius yang terungkap dalam dokumen BPK bernomor 41.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 yang diterbitkan pada 30 April 2024, di antaranya:

• Belanja modal senilai Rp332 juta lebih yang dinilai tidak sesuai dengan substansinya.
• Dana hibah senilai hampir Rp2 miliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh enam penerima.
• Pengelolaan kas yang tidak tertib di Cabang Dinas Pendidikan Sampang dan Malang.
• Sistem keuangan BLUD yang belum diterapkan pada 19 SMKN yang sudah ditetapkan sebagai BLUD.
• Pengelolaan hibah langsung di luar RKUD senilai Rp56,6 miliar lebih yang dinilai sangat tidak tertib.
• Dana bantuan pemerintah (banpem) senilai Rp283 juta lebih yang belum disetorkan ke kas negara/daerah.

APAM menilai bahwa temuan-temuan ini bukan hanya sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. "Kami mendesak Kejati Jatim segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dinas Pendidikan Jatim. Ini bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga soal masa depan dunia pendidikan kita," tambah Marxco.

Selain menuntut Kejati, APAM juga menyerukan agar Gubernur Jawa Timur bertanggung jawab dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Para demonstran berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan berencana menggalang dukungan lebih luas dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi ini menjadi pukulan telak bagi Dinas Pendidikan Jatim dan penegak hukum, menuntut transparansi dan akuntabilitas segera.

(Red/MZL)

Editor: Adytia Damar