“Puluhan Bangku Kosong di SMA Negeri Sidoarjo, Ada Apa dengan SPMB 2025?”

 

---

Sidoarjo, Kompas Jurnal – Sekretaris Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional DPC Sidoarjo, Akbar, mengkritik mekanisme anyar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

Pasalnya, SPMB 2025 kembali diwarnai dengan ketidakberdayaan sejumlah orang tua wali murid. Mereka merasa sistem ini merugikan.

"Anak saya nilai rata-ratanya lebih tinggi dan jaraknya lebih dekat, tapi tidak lolos seleksi di sekolah tujuan. Sementara siswa yang jaraknya lebih jauh dan nilai rata-ratanya di bawah anak saya malah lulus seleksi. Anak saya sampai meminta maaf kepada saya, begini katanya: 'Buk, aku jaluk sepuro, sianauku selama 3 tahun di SMP tidak bisa masuk ke SMA Negeri. Aku tak ngewangi ibuk kerjoae timbangne aku masuk SMA swasta, larang Bu…'"
(Rabu, 02/07/2025)

Mendengar keluhan tersebut menggugah kita semua. Ada keganjilan sistemik yang menyebabkan permasalahan lama terus terjadi hingga hari ini.

Sistem baru SPMB di penutupan akhir khusus Sekolah Menengah Atas (SMA), mulai dari jalur afirmasi, mutasi orang tua/wali, prestasi hasil lomba, hingga jalur domisili selebaran, hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Masyarakat umum tidak bisa membuka atau mengakses link tersebut. Ungkap Akbar.

Hal itu diamini oleh beberapa staf operator sistem informasi SPMB di ruang kerjanya, yang berlokasi di belakang gedung Kantor Dinas Pendidikan Sidoarjo, Jl. Jagir Wonokromo, Surabaya (Kamis, 03/07/2025).

"Iya pak, sengaja ditutup karena tahapannya sudah selesai dan sedang melanjutkan tahapan pemenuhan kuota tahap ke-3 serta pemeringkatan tahap ke-4 bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)…"
ujar staf informasi bagian sistem SPMB yang enggan disebutkan namanya.

Akbar menambahkan, dari data yang masuk dalam buku tim investigasi JPKP Nasional, ditemukan selisih daya tampung dan jumlah siswa yang lolos SPMB di beberapa SMA Negeri wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tercatat masih ada puluhan kursi kosong yang belum terisi.

Contohnya:

• SMA Negeri 2 Sidoarjo: 23 kursi kosong

• SMAN 3 Sidoarjo: 1 kursi

• SMAN 1 Tarik: 7 kursi

• SMAN 1 Krembung: 4 kursi

• SMAN 1 Sidoarjo: 7 kursi

• SMAN 1 Porong: kelebihan (overload) 5 siswa

"Data itu baru sebagian saja, belum keseluruhan dari SMA Negeri lain yang berada di Kabupaten Sidoarjo," ungkap Akbar.

Lantas untuk apa dan untuk siapa puluhan kursi siswa yang belum terisi itu? Apakah ada nilai jualnya?

"Dalam konteks ini, saya mewakili masyarakat Sidoarjo menyuarakan harapan agar Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Sidoarjo, Dr. Kiswanto, S.Pd., M.Pd., sebagai 'masinis lokomotif', dapat menjelaskan ke publik secara terbuka. Hal ini harus searah dengan tujuan utama Permendikbud tentang SPMB 2025, yaitu:
'Menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam proses penerimaan murid baru, serta mendorong peningkatan prestasi murid.'"
tegas Akbar.

Ia menambahkan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta berpartisipasi dalam mendorong kebijakan pemerintah telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Di sisi lain, Akbar juga mendorong badan legislatif/wakil rakyat di Komisi Pendidikan untuk menggunakan haknya:

• Meminta keterangan terkait kebijakan pendidikan,

• Melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang diduga bermasalah,

• Serta menyampaikan pendapat terhadap isu pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, terutama soal bangku sekolah yang belum terisi.

"Kami akan terus mengawal dan memastikan tidak ada hak anak bangsa yang tersisih karena kebijakan yang tertutup dan tidak transparan."
– tutup Akbar.

---

Redaksi: Tim
Editor: MJF