Soroti Dominasi Kontraktor Luar Daerah, Gerakan Peduli Demak Bakal Gelar Aksi Mimbar Bebas di Kantor PUPR

 

DEMAK, Kompas Jurnal – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Peduli Demak berencana menggelar aksi Mimbar Bebas Penyampaian Aspirasi guna menyuarakan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait pengelolaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Demak.

Aksi yang mengusung tema “Transparansi dan Keadilan LPSE Jasa Konstruksi Kabupaten Demak” tersebut diselenggarakan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di halaman Kantor Dinas PUPR Kabupaten Demak.

Ketua Gerakan Peduli Demak, Fadchurrohman, menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya temuan pemenang lelang proyek konstruksi di Kabupaten Demak yang berasal dari luar daerah, seperti Kabupaten Kudus, Kota Semarang, hingga Kabupaten Karanganyar.

“Kondisi ini berdampak pada hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dari sektor jasa konstruksi. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pelatihan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, terhadap pelaku jasa konstruksi lokal di Kabupaten Demak,” ujar Fadchurrohman kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).

Melalui mimbar bebas tersebut, saya berharap dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah daerah agar pengelolaan pengadaan jasa konstruksi dapat berjalan lebih transparan, adil, dan berpihak pada pelaku usaha lokal.

“Pada hari Senin mendatang, kami akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung melalui mimbar bebas di halaman Kantor Dinas PUPR Kabupaten Demak,” tambahnya.

Fadchurrohman juga menyampaikan bahwa rencana kegiatan tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada sejumlah pihak terkait, antara lain Kepala Dinas PUPR Kabupaten Demak, Bupati Demak, Ketua DPRD Demak, Kejaksaan Negeri Demak, Kapolres Demak, serta lembaga aktivis dan insan pers di Kabupaten Demak.

Gerakan Peduli Demak berharap aspirasi yang disampaikan nantinya dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pengadaan proyek konstruksi sekaligus mendorong pemberdayaan dan perlindungan jasa konstruksi lokal.

Redaksi: Yoyon

Editor: Agl