DPP BRANDAL ALIF Kritik Keras Penegakan Perda Rembang Dinilai 'Hangat-Hangat Tahi Ayam' dan Cederai Kepercayaan Publik

 

Rembang, Kompas Jurnal – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BRANDAL ALIF, Arif, melontarkan kritik keras terhadap penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 di Kabupaten Rembang. Ia menilai pelaksanaan perda tersebut tidak berjalan efektif dan cenderung hanya bersifat sementara atau “hangat-hangat tahi ayam”.

Menurut Arif, pada awal penerapan, semangat penegakan Perda No 7 Tahun 2012 terlihat cukup kuat. Namun seiring berjalannya waktu, pengawasan dan penindakan justru melemah dan terkesan diabaikan.

“Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2012 terkesan hanya hangat-hangat tahi ayam. Di awal semangat, tetapi ketika masyarakat mulai lengah, penegakan justru menjadi lembek dan tidak diperhatikan lagi,” ujar Arif dalam pernyataannya kepada media.

Ia juga menyoroti pelanggaran jam operasional toko modern yang dinilai semakin tidak patuh terhadap aturan perda. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi indikasi menurunnya wibawa dan marwah pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi yang telah ditetapkan.

“Ini menunjukkan lemahnya kemampuan kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang tidak jelas, serta dalih klasik soal keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Arif menilai, lemahnya penegakan perda berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kepercayaan publik. Jika aturan yang telah ditetapkan tidak dijalankan secara konsisten, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

“Ketika perda tidak ditegakkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan runtuh,” katanya.

Dalam pernyataannya, Arif juga memberikan peringatan kepada bupati yang baru agar segera melakukan pembenahan, khususnya dalam penataan SOTK. Ia menekankan pentingnya proses yang transparan dan melibatkan partisipasi publik.

“Penataan SOTK harus dilakukan secara benar, terbuka, dan melibatkan masyarakat, agar orang-orang yang terpilih benar-benar memiliki misi dan komitmen untuk membangun Rembang,” pesannya.

Kritik yang disampaikan Ketua DPP BRANDAL ALIF tersebut mendapat perhatian masyarakat Rembang. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penegakan perda, meningkatkan profesionalisme OPD, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Di akhir pernyataannya, Arif juga mengajak masyarakat Rembang untuk terus berperan aktif mengawasi kinerja pemerintah daerah.

“Kita harus terus memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah agar mereka bekerja lebih baik, profesional, dan transparan,” pungkasnya.

Redaksi: Zainuri

Editor:Agl